Begini Tanggapan Pihak Istana Terkait ultimatum Partai Demokrat

Posted on
Begini Tanggapan Pihak Istana Terkait ultimatum Partai Demokrat
Begini Tanggapan Pihak Istana Terkait ultimatum Partai Demokrat

Indobaca.com

Partai Demokrat memberikan sebuah ultimatum kepada pemerintah agar menjaga netralitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang akan dilakukan 2 minggu lagi tersebut. Partai ciptaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga meminta kepada pihak pemerintah untuk mencegah terjadinya berbagai kecurangan dalam pesta demokrasi tersebut, supaya berjalan dengan lancar, jujur dan adil.

Menanggapi ancaman Partai Demokrat tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa pemerintah akan bersikap netral dan tidak memihak pada pasangan calon manapun.

“Pemerintah pasti akan bersikap netral dan tidak akan melakukan intervensi,” kata Pramono di Jakarta, Rabu (‎1/2/2017).

Beliau juga turut menambahkan juga mengenai adanya proses hukum yang tengah dijalani oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, hal tersebut merupakan kewenangan pihak penegak hukum. Kandidat peserta Pilkada DKI yang tengah menjalani proses hukum merupakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Sylviana Murni.

“Silahkan pada Kapolri, karena kan dulu ada desakan Kapolri selama Pilkada nggak boleh (diproses hukum), sekarang sudah dicabut (peraturan Kapolri) Kapolri, artinya silahkan kepada penegak hukum,” ‎ujar dia.

Juru Bicara Presiden‎ Johan Budi SP juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memihak pada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.

“Kalau presiden (joko Widodo) sikapnya jelas, bahwa beliau berdiri disemua pasangan calon dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu. Dan presiden punya komitmen agar pelaksanaan pilkada tersebut berlangsung secara demokratis dan transparan,” tandas dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat menilai pemerintah tidak netral dalam Pilkada DKI.

“Rakyat juga mengamati gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya, disertai campur tangan kekuasaan yang melebihi kepatutannya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam rilis resminya, Jumat (27/1) lalu.

Menurut Hinca, ada proses penegakan hukum yang berat sebelah dan seperti mencari-cari kesalahan terhadap salah satu pasangan calon. Hal tersebut merujuk pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu calon wakil gubernur yang diusung Demokrat, yakni Sylviana Murni.(Sumber:suara.com)